Mendagri Gagal atau Dapat Juga Main Mata dengan PJ Bupati Sorong?
Kabar terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, yg menyatakan dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024 menimbulkan polemik & pertanyaan serius terkait supervisi Kemendagri & integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejumlah pihak, termasuk Perhimpunan Aktivis 98, mengungkapkan pandangan mereka terkait hal ini.
PJ Bupati Sorong
Menurut Agung Wibowo Hadi, juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, munculnya pakta integritas Yan Piet Moso menangkan Ganjar merupakan bukti kegagalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam pernyataannya, Agung mengkritik Mendagri Tito Karnavian, menyatakan bahwa Tito gagal dalam menjalankan kewenangan & kewajiban sebagai institusi negara yg semestinya memiliki otoritas dalam mengerjakan pembinaan supervisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Apakah Mendagri gagal atau bermain mata dengan menempatkan Pj kepala daerah yg dipersiapkan untuk memenangkan calon tertentu pada Pilpres 2024 mendatang?" tanya Agung Wibowo Hadi dengan nada tajam. Ia menduga bahwa Mendagri dapat jadi "main mata" dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk mengamankan kemenangan calon tertentu pada Pemilu mendatang.
Atau mungkin, seperti yg diungkapkan Agung, ada indikasi bahwa Mendagri Tito Karnavian menempatkan Pj kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo. "Atau dapat saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ujarnya dengan skeptis.
Agung Wibowo Hadi juga menyatakan kekecewaannya kepada Mendagri, & menyebut bahwa Presiden Jokowi semestinya mempertimbangkan untuk mengerjakan evaluasi kepada Mendagri & Pj kepala daerah yg ditempatkan di seluruh Indonesia. "Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil, & aman," tandasnya.
Namun, Mahfud MD, Menko Polhukam yg juga merupakan calon wakil presiden, menilai bahwa tidak ada hukum yg dilanggar dalam pakta integritas Yan Piet Moso. Menurut Mahfud, pakta tersebut tidak melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini memberikan perspektif yg berbeda & mengundang pertanyaan lebih lanjut terkait regulasi yg mengatur integritas ASN dalam konteks politik.
PJ Bupati Sorong Papua
Pakta integritas yg dibuat Yan Piet Moso, yg menjanjikan dukungan 60 persen lebih untuk Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong, Papua Barat, sudah beredar luas. Dokumen ini juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023 lalu.
Masyarakat Kaskus, apa pendapat Anda mengenai kontroversi ini? Bagikan opini & pandangan Anda di thread ini! Mari kita diskusikan bersama apakah tindakan Yan Piet Moso dapat dianggap sebagai tindakan yg merugikan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah ataukah ini cuma sebatas perdebatan politik belaka.
Kabar terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, yg menyatakan dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024 menimbulkan polemik & pertanyaan serius terkait supervisi Kemendagri & integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejumlah pihak, termasuk Perhimpunan Aktivis 98, mengungkapkan pandangan mereka terkait hal ini.
PJ Bupati Sorong
Menurut Agung Wibowo Hadi, juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, munculnya pakta integritas Yan Piet Moso menangkan Ganjar merupakan bukti kegagalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam pernyataannya, Agung mengkritik Mendagri Tito Karnavian, menyatakan bahwa Tito gagal dalam menjalankan kewenangan & kewajiban sebagai institusi negara yg semestinya memiliki otoritas dalam mengerjakan pembinaan supervisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Apakah Mendagri gagal atau bermain mata dengan menempatkan Pj kepala daerah yg dipersiapkan untuk memenangkan calon tertentu pada Pilpres 2024 mendatang?" tanya Agung Wibowo Hadi dengan nada tajam. Ia menduga bahwa Mendagri dapat jadi "main mata" dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk mengamankan kemenangan calon tertentu pada Pemilu mendatang.
Atau mungkin, seperti yg diungkapkan Agung, ada indikasi bahwa Mendagri Tito Karnavian menempatkan Pj kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo. "Atau dapat saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ujarnya dengan skeptis.
Agung Wibowo Hadi juga menyatakan kekecewaannya kepada Mendagri, & menyebut bahwa Presiden Jokowi semestinya mempertimbangkan untuk mengerjakan evaluasi kepada Mendagri & Pj kepala daerah yg ditempatkan di seluruh Indonesia. "Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil, & aman," tandasnya.
Namun, Mahfud MD, Menko Polhukam yg juga merupakan calon wakil presiden, menilai bahwa tidak ada hukum yg dilanggar dalam pakta integritas Yan Piet Moso. Menurut Mahfud, pakta tersebut tidak melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini memberikan perspektif yg berbeda & mengundang pertanyaan lebih lanjut terkait regulasi yg mengatur integritas ASN dalam konteks politik.
PJ Bupati Sorong Papua
Pakta integritas yg dibuat Yan Piet Moso, yg menjanjikan dukungan 60 persen lebih untuk Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong, Papua Barat, sudah beredar luas. Dokumen ini juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023 lalu.
Masyarakat Kaskus, apa pendapat Anda mengenai kontroversi ini? Bagikan opini & pandangan Anda di thread ini! Mari kita diskusikan bersama apakah tindakan Yan Piet Moso dapat dianggap sebagai tindakan yg merugikan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah ataukah ini cuma sebatas perdebatan politik belaka.